Persoalan Irian Barat memang menyisakan banyak pertanyaan menggelisahkan. Betapa tidak, daerah ini dulu hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, namun kemudian mengemuka dan menjadi agenda yang mendesak. Sikap keras Indonesia untuk merebut (kembali) Irian Barat, berdampak pada arah kebijakan politik luar negeri.
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sudah lama dipraktekkan namun periode ke periode semua kebijakan publik yang menagtur pemerintahan daerah, silih berganti dan terus mencari bentuk yang ideal untuk menjawab tuntutan daerah.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang otonom beerhasil membangun dan menciptakan kerjasama yang baik antara pelaksana pemerintahan dengan fungsionaris lembaga adat penduduk.